Kebijakan Pengelolaan SDA

Bab I

PENDAHULUAN

Perilaku Menyimpang

Pertama, ada penyimpangan berarti ada semacam standar untuk menentukan kapan perilaku tertentu dikatan menyimpang atau tidak. Standar itu bisa jadi berupa norma-norma yang berlaku di masyarakat atau berupa peraturan formal yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang. Kedua, norma atau peraturan formal tersebut dalam waktu tertentu dapat tidak sejalan dengan perubahan keadaan. Maka, standar untuk menentukan perilaku menyimpang dapat berubah-ubah menurut ruang dan waktu.

Oleh karena itu, secara umum kebijakan dibuat dengan maksud untuk mengendalikan terjadinya penyimpangan-penyimpangan (Dunn, 2003). Perbuatan menyimpang mempunyai latar belakang atau penyebab berbeda-beda. Penyebab-penyebab terjadinya perilaku menyimpang tersebut kemudian dapat dianggap sebagai masalah kebijakan. Penetapan masalah kebijakan ini sangat penting dalam proses pembuatan kebijakan, serupa dengan sumber penyakit yang ditentukan oleh dokter ketika seorang pasien menghadapnya.

Bagaimana Fakta Diungkap ?

Kelompok pertama, yang menganggap bahwa fakta adalah apa yang dapat diukur, diraba, dirasa dan untuk itu semua panca indera berguna untuk menentukan fakta (obyektif). Kelompok kedua, menganggap bahwa fakta bukan hanya apa yang bisa diketahui misalnya dari ukuran-ukuran luas, panjang dan isi tersebut, tetapi di dalamnya juga terkandung perasaan setiap orang yang terlibat dengan ukuran-ukuran itu, sehingga mereka dapat memberikan penilaian subyektif (inter-subyektif). Oleh karena itu, analisis kebijakan yang utuh tidak berhenti pada kelompok pertama tapi perlu dilanjutkan dengan menggunakan pandangan kelompok kedua.

Masalah Kebijakan

Kebijakan adalah upaya menyelesaikan masalah dengan menggunakan berbagai alternatif solusi. Masalah kebijakan pada umumnya bersifat abstrak tidak berada di permukaan yang mudah diketahui oleh panca indera. Seringkali masalah kebijakan dan alternatif solusi hanya ditentukan oleh sekelompok kecil pengambil keputusan dan dilakukan tanpa melibatkan orang lain (hanya bersifat administratif).

Sifat Alam dan Penunggang Gratis

Hukum alam mempunyai sebab-akibat yang harus dipatuhi dalam kehidupan manusia. Apabila sumberdaya alam itu dirusak dan melampaui daya dukungnya akan terjadi bencana dan tidak peduli siapa yang merusaknya.

Karakteristik biofisik sumberdaya alam berpengaruh pula terhadap pilihan yang tersedia bagi para pelaku (Slaggerdan Ostrom, 1992). Adanya ketergantungan antara masyarakat di hulu dan hilir, jika terjadi kerusakan hutan di hulu maka akan terjadi banjir di hilir, masyarakat di hilir akan menerima dampak atau manfaatnya (penunggang gratis/free rider).

Instrumen Kebijakan

Segenap cara yang dipetimbangkan dapat menjadi solusi atas masalah-masalah kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Instrumen kebijakan yang paling populer digunakan yaitu pendekatan hukum atau pendekatan paksaan (command and control/CAC), yang mana bagi setiap orang atau lembaga/perusahaan yang melakukan tindakan yang tidak diinginkan diberi sanksi dan sanksi itu ditetapkan dalam peraturan-perundangan. Pendekatan lain yang populer adalah pendekatan ekonomi atau melalui mekanisme pasar, yang pada prinsipnya mengarahkan keputusan atau perilaku orang atau lembaga/perusahaan sesuai dengan tindakan-tindakan yang paling menguntungkan. Instrumen lain yang digunakan untuk mengarahkan perilaku masyarakat yaitu dengan menyediakan kepastian hak atas sumberdaya alam.

Sifat Ilmu Kebijakan

Lingkup kebijakan lebih luas daripada peraturan-perundangan (Shore and Wright, 1997). Beberapa batasan mengenai pendekatan ilmu kebijakan sebagai berikut (deLeon dan Vogenbeck, 2007:p4-5)

1.    Pendekatan ilmu kebijakan terkait dengan persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat-berorientasi pada masalah-yang berupa perilaku-perilaku menyimpang.

2.    Kebijakan terkait dengan pendekatan multi-disiplin atau beragam ilmu pengetahuan.

3.    Pendekatan ilmu kebijakan pada dasarnya bersifat normatif atau mengandung nilai-nilai tertentu.

Ruang lingkup kebijakan bukan hanya terpusat pada peraturan-perundangan yang mempengaruhi perilaku manusia, melainkan faktor-faktor lainnya seperti teknologi, ekonomi, sosial budaya, informasi juga memberi pengaruh besar terhadap pilihan-pilihan tindakan manusia.

Lingkup Analisis Kebijakan

Identifikasi lingkup analisi kebijakan (Leory dan Nelissen, 2000) :

1.    Analisis isi kebijakan

2.    Proses terjadinya kebijakan

3.    Organisasi kebijakan

4.    Dampak kebijakan

5.    Konteks kebijakan

Peralatan metodologis :

1.    Rekonstruksi teori kebijakan

2.    Analisis stakeholder

3.    Penilaian dampak

4.    Analisi biaya-manfaat

5.    Analisis wacana/diskursus